RPM Konten Multimedia Langkah Kemkominfo Dapatkan Pungutan Baru

JAKARTA – Indonesia Mobile dan Online Content Provider Association (Imoca) mendukung pembatalan rencana peraturan menteri (RPM) konten multimedia. Imoca berpendapat RPM tersebut hanya berujung pada pungutan baru.

“Ujung-ujungnya nanti, pasti mengarah ke pungutan BHP dan USO sehingga nanti jasa multimedia juga dipaksa bayar BHP 1 persen dari gross pendapatan dan USO sebesar 0.75 persen juga dari gross pendapatan. Sebab Kemkominfo pola pikirnya memang ingin mencari-cari tambahan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak),” kata A. Haryawirasma, Ketua Imoca dalam keterangannya, Jumat (19/2/2010).

Pria yang akrab disapa Rasmo tersebut mengungkapkan RPM konten Multimedia sama persis ketika Kemkominfo tiba-tiba mengeluarkan Permen 01/2009 yang berisi bahwa jasa konten sms premium itu tergolong sebagai jasa telekomunikasi sehingga penyedia jasa konten sms premium diwajibkan untuk izin khusus dan dibebani biaya hak pemakaian  jasa telekomunikasi (BHP Jastel) yang besarnya 1 persen dari pendapatan kotor tak peduli perusahaan tersebut untung atau bangkrut. Itu pun diperparah dengan wacana untuk memungut biaya USO (Universal Services Obligation) sebesar 0.75 persen.

“Apalagi RPM tersebut jelas-jelas tidak dikonsultasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika ke Presiden,” kata Rasmo.

Rasmo menilai secara global RPM konten multimedia memiliki banyak kesamaan dengan Permen 01/2009 yang memaksakan bahwa pengembang konten juga menjadi penyelenggara jasa telekomunikasi.

Selain itu, dengan diluncurkannya RPM konten multimedia  Imoca merasa sudah ditelikung 2 (dua) kali. Pertama, selama tahun 2007-2008 IMOCA sebenarnya dilibatkan dalam diskusi pembahasan kode etik jasa konten sms premium. Tapi, yang disahkan justru Permenkominfo No.1/2009 yang mengatur/menetapkan, antara lain, bahwa penyelenggara jasa pesan sms premium adalah penyelenggara jasa telekomunikasi. “Imoca jelas-jelas ditipu. Karena dalam pembahasan uji publik, definisi penyelenggara jasa telekomunikasi tidak pernah didiskusikan,” katanya.

Kedua, Imoca juga pernah dilibatkan dalam diskusi pembahasan kode etik konten multimedia. Tapi yang diluncurkan justru RPM (Rancangan Peraturan Menteri) konten multimedia yang mana di dalamnya menetapkan bahwa penyelenggara jasa konten multimedia adalah penyelenggara jasa telekomunikasi. Dalam pembahasan kode etik konten multimedia, definisi penyelenggara tidak pernah didiskusikan.

“Kemkominfo jelas-jelas memanipulasi publik dengan selalu menyatakan bahwa proses pembahasan Permenkominfo No. 1/2009 dan RPM konten multimedia sudah dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait,” tandas Rasmo.

Pihak-pihak terkait memang dilibatkan, kata Rasmo, tapi hanya dimanfaatkan saja demi keabsahan proses pembentukan peraturan menteri. Karena, apa yang dibahas berbeda dengan apa yang dituangkan dalam rancangan peraturan menteri.

About ksatriawap

Menyelam dan Menerbangi Jagat Maya Lihat semua pos milik ksatriawap

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: